Kemenlu China Bantah Soal Kerja Paksa Terhadap Etnis Uighur

Kemenlu China Bantah Soal Kerja Paksa Terhadap Etnis Uighur

Kemenlu China Bantah Soal Kerja Paksa Terhadap Etnis Uighur – Kerja paksa adalah melakukan pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman di mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang tidak dilakukan dengan suka rela. Contoh sanksi hukuman dapat mencakup ancaman kekerasan, atau pembayaran upah ditunda.

Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Universal Electronics Inc (UEIC.O) mencapai kesepakatan dengan otoritas Xinjiang, untuk mengangkut ratusan pekerja Uighur ke pabriknya di kota Qinzhou, China selatan. Kesepakatan itu menjadi contoh pertama yang dikonfirmasi terkait keterlibatan perusahaan AS dalam program transfer, yang digambarkan oleh beberapa kelompok HAM sebagai kerja paksa.

UEIC.O, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq, telah menjual berbagai peralatan dan perangkat lunaknya ke Sony, Samsung, LG, Microsoft, dan banyak perusahaan teknologi lainnya. UEIC.O sedikitnya telah mempekerjakan 400 orang Uighur dari Xinjing. Melalui laporan eksklusif yang dirilis Reuters, otoritas China mengatakan bahwa pemindahan merupakan bagian dari perjanjian transfer. Pemerintah Xinjiang membayar penerbangan sewaan menuju kota Hotan.

1. UEIC.O berpotensi kehilangan mitranya jika terbukti terlibat dalam kerja paksa

Perusahaan AS Diduga Terlibat Kebijakan China Soal Kerja Paksa Uighur

Juru bicara UEIC.O menyampaikan, perusahaan menanggung biaya transfer pekerja ke pabrik Qinzhou dari bandara lokal atau stasiun kereta api di Guangxi, wilayah yang menaungi Qinzhou. Dia mengatakan, perusahaan tidak tahu bagaimana para pekerja dilatih di Xinjiang atau siapa yang membayar transportasi mereka ke Guangxi.

Reuters tidak dapat mewawancarai pekerja pabrik, sehingga tidak memperoleh keterangan apakah mereka menjalani kerja paksa di UEIC.O. Namun, kondisi yang mereka hadapi hampir mirip kerja paksa, seperti bekerja dalam isolasi, diawasi polisi, dan ruang gerak terbatas.

Program seperti ini telah memindahkan ribuan buruh Uighur ke pabrik-pabrik di Xinjiang dan daerah lain. Amnesty International, Human Rights Watch dan kelompok hak asasi lainnya, mengutip bocoran dokumen pemerintah China dan kesaksian dari para tahanan, menyampaikan bahwa mereka dipaksa untuk bekerja.

Kemudian, program pemindahan juga disebut sebagai salah satu upaya China untuk mengendalikan populasi Uighur, yang menjadi etnis mayoritas di Xinjiang.

Perusahaan mitra UEIC.O berjanji akan mengambil tindakan apabila pemasoknya terbukti melakukan kerja paksa.

“Sony akan mengambil tindakan balasan yang sesusai, termasuk permintaan untuk menerapkan tindakan korektif dan pengentian bisnis,” demikian keterangan Sony terkait laporan yang dirilis Reuters.

Microsoft juga memastikan akan mengambil tindakan apabila pemasoknya terbukti melakukan pelanggaran kode etik pekerja, sekalipun mereka telah menghentikan pemesanan dari UEIC.O sejak 2016.

2. Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China dan AS

Kementerian Luar Negeri China membantah laporan soal kerja paksa terhadap etnis Uighur.

“Yang disebut ‘kerja paksa’ ini adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

“Pekerja migran Xinjiang di bagian lain China, seperti semua pekerja, menikmati hak untuk bekerja sesuai hukum. Hak untuk menandatangani kontrak kerja, hak atas remunerasi tenaga kerja, hak untuk beristirahat dan berlibur, hak untuk bekerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, hak untuk memperoleh jaminan dan hak kesejahteraan dan hak-hak hukum lainnya,” tambahnya.

Otoritas Xinjiang tidak memberi tanggapan. Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, berdasarkan laporan yang diklaim dapat dipercaya, mengkritik pemerintahan China karena melakukan kerja paksa terhadap etnis Uighur.

Deplu juga menyampaikan, tidak menutup kemungkinan UEIC.O mengambil keuntungan dari kebijakan kerja paksa di China, sekalipun mereka tidak terlibat langsung atau mereka memilih untuk mengabaikan fakta seputar terjadinya kerja paksa. Jika benar demikian, maka perusahaan melanggar UU Perlindungan Korban Perdagangan AS.

3. UU Antisanksi Asing, cara China lawan negara-negara Barat
Perusahaan AS Diduga Terlibat Kebijakan China Soal Kerja Paksa Uighur

Data peneliti dan pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, China telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur dalam sistem kamp sejak 2017. Laporan lainnya termasuk sterilisasi dan penghilangan paksa.

China membantah telah melakukan genosida terhadap etnis muslim tersebut. Terkait kamp, alih-alih disebut sebagai penjara, China menyebutnya sebagai sekolah vokasi, tempat di mana mereka menjalani pelatihan, pendidikan nasionalisme, dan pendidikan deradikalisasi.

Negara barat telah menjatuhkan berbagai sanksi supaya China menghentikan diskriminasi terhadap etnis Uighur.

Sebagai tindakan balasan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, pada Juni lalu China mengesahkan UU Antisanksi Asing. UU ini mengizinkan penolakan visa, deportasi, dan penyitaan aset terhadap perusahaan atau individu yang mendukung sanksi negara-negara barat.

UU ini memberi kekuasaan terhadap pemerintah, tidak hanya menargetkan individu atau pelaku bisnis langsung, tapi juga sekelompok orang yang terikat, seperti anggota keluarga.

“Cakupan luas dari kerangka kerja ini berarti banyak orang, seperti sarjana, pakar, think tank, dapat dikenai sanksi karena mendukung sanksi terhadap China,” kata Julian Ku, pakar hukum internasional di Universitas Hofstra.

Selain itu, perusahaan multinasional juga dipaksa mematuhi China, seperti melarang mereka untuk mengikuti sanksi yang dijatuhkan negara asalnya. Dengan kata lain, perusahaan multinasional asal AS dilarang untuk mematuhi sanksi Washington yang dialamatkan kepada Beijing.

Penyitaan atau penahan dokumen pribadi pekerja seperti akta kelahiran, ijazah sekolah atau kartu tanda penduduk juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak bebas untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan di tempat lain.  Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah diatur tentang kebebasan individu untuk memilih pekerjaannya sehingga dengan adanya pengesahan Undang-Undang tersebut tidak ada yang boleh melanggarnya.

Indonesia telah mengesahkan dua konvensi ILO mengenai larangan kerja paksa yaitu konvensi kerja paksa No. 29 tahun 1930 (K29), dan konvensi penghapusan kerja paksa No. 15 tahun 1957 (K150). Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dengan ancaman hukuman dapat menjadi tanda dari kerja paksa. Meskipun paksaan untuk bekerja dilakukan waktu saat kerja biasa atau kerja lembur.