Filipina Menolak Bekerja Sama Dalam Penyelidikan ICC

Filipina Menolak Bekerja Sama Dalam Penyelidikan ICC

Filipina Menolak Bekerja Sama Dalam Penyelidikan ICC – Filipina tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan resmi yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kemungkinan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dalam “perang melawan narkoba” Presiden Rodrigo Duterte, kata seorang juru bicara kepresidenan.

Filipina menolak bekerja sama dalam penyelidikan yang diluncurkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), terkait kejahatan kemanusiaan dalam kebijakan “perang melawan narkoba” yang diinisiasi oleh Presiden Rodrigo Duterte. Hakim ICC menyetujui investigasi resmi terhadap kampanye anti-narkotika khas Duterte yang telah menewaskan ribuan orang, sebuah langkah yang disambut baik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM).

Hakim ICC menilai, berdasarkan tuntutan yang diajukan jaksa ICC, kebijakan Duterte bukanlah operasi penegakan hukum, melainkan serangan sistematis terhadap warga sipil, demikian dikabarkan The Straits Times.

1. Filipina tidak akan bekerja sama dengan ICC
Filipina Tolak ICC Lakukan Investigasi Soal Pelanggaran HAM Duterte 

Duterte berusaha untuk mengabaikan penyelidikan yang dilakukan ICC. Kemudian, pada Kamis (16/9/2021), Kepala Penasihat Hukum Kepresidenan Salvador Panelo menambahkan, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas penyelidikan tersebut.

“Posisi Presiden tidak berubah. ICC pada awalnya bertekad untuk melanjutkan kasus ini, yang mana melanggar Konstitusi kami, bahkan menentang undang-undang Roma sendiri,” kata Panelo kepada stasiun radio DZBB.

Panelo mengatakan, penyelidik ICC tidak akan diizinkan memasuki negara itu untuk melakukan investigasi.

Ketegangan antara ICC dengan Manila sudah terjadi sejak Maret 2018, setelah Duterte membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian ICC. Tetapi, di bawah undang-undang ICC, pengadilan itu memiliki yurisdiksi untuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan antara 2016-2019.

2. Lebih dari 6.100 pengedar meninggal dalam operasi melawan narkoba

Narkoba, Jangan Pernah Coba-Coba

Kampanye “perang melawan narkoba” telah membunuh lebih dari 6.100 pengedar. Duterte berdalih kebijakan itu sangat efektif dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan perdamaian serta ketertiban.

Hal yang menarik adalah Duterte menentang penyelidikan ICC, sekalipun dia tidak menyangkal bahwa dia menyingkirkan HAM untuk memerangi narkoba. Namun, dia menegaskan bahwa kampanye itu bukan kebijakan destruktif untuk menghancurkan negara.

Kelompok HAM mengutuk keras pendekatan Duterte, yang telah membunuh pengedar narkoba walaupun tidak bersenjata. Namun, pihak kepolisian menyangkal tuduhan itu. Di sisi lain, mereka “bersembunyi” di balik perintah Duterte bahwa polisi boleh membunuh untuk membela diri.

“Duterte dan pengikutnya harus bertanggung jawab atas kejahatan ini,” kata kelompok HAM Filipina Karapatan setelah keputusan ICC untuk memulai penyelidikan.

3. Lebih dari 200 ribu operasi melawan narkotika telah dilancarkan
Filipina Tolak ICC Lakukan Investigasi Soal Pelanggaran HAM Duterte 

Duterte mulai menjabat sebagai presiden sejak 2016 dan telah berjanji untuk melawan narkoba serta korupsi. Sudah lebih dari 200 ribu operasi melawan narkotika dilancarkan. Namun, para pegiat HAM meyakini angka aktual operasi dan jumlah korban jauh lebih tinggi daripada laporan resmi.

Dikutip dari France 24, ICC mengatakan hakim telah menemukan bukti yang memperkuat tuduhan pelanggaraan kemanusiaan yang dilakukan Duterte.

Sebelumnya, pada Juni lalu, mantan jaksa ICC Fatou Bensouda telah meminta hakim membuka penyelidikan penuh atas tuduhan bahwa polisi secara tidak sah telah membunuh puluhan ribu warga sipil.

Masa jabatan Duterte akan habis pada Juni 2022. Tapi, lelaki berusia 76 tahun itu dikabarkan siap untuk mengikuti kontestasi politik periode mendatang sebagai wakil presiden, yang berarti kebijakan “perang melawan narkoba” sangat mungkin terus berlanjut.

Duterte sebelumnya berusaha untuk mengabaikan penyelidikan dan pada hari Kamis kepala penasihat hukum kepresidenannya Salvador Panelo mengatakan ICC tidak memiliki yurisdiksi. “Posisi presiden tidak berubah.

ICC pada awalnya bertekad untuk melanjutkan kasus ini yang melanggar konstitusi kami dan bahkan bertentangan dengan undang-undang Roma sendiri,” kata Panelo kepada stasiun radio DZBB. Panelo mengatakan penyelidik ICC tidak akan diizinkan masuk ke negara itu untuk melakukan penyelidikan.