China Sebut Demokrasi AS Sebagai ‘Senjata Pemusnah Massal’

China Sebut Demokrasi AS Sebagai ‘Senjata Pemusnah Massal’

China Sebut Demokrasi AS Sebagai ‘Senjata Pemusnah Massal’ – China pada Sabtu (11/12/2021) mencap demokrasi Amerika Serikat (AS) sebagai “senjata pemusnah massal”. Hal itu disampaikan menyusul KTT Demokrasi yang diselenggarakan Amerika yang bertujuan untuk menopang sekutu yang berpikiran sama dalam menghadapi rezim otokratis.

China, yang tidak diundang dalam KTT virtual dua hari bersama dengan negara lain termasuk Rusia dan Hongaria, menanggapi dengan marah dan menuduh Presiden AS Joe Biden memicu perpecahan ideologis era Perang Dingin. Indonesia ikut diundang dalam KTT itu.

Alasan Beijing menyebut demokrasi ala AS sebagai senjata pemusnah massal karena tela digunakan sebagai dalih untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. “‘Demokrasi’ telah lama menjadi ‘senjata pemusnah massal’ yang digunakan oleh AS untuk campur tangan di negara lain,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan online.

1. China sebut KTT Demokrasi membuat dunia terpecah secara ideologis
China Sebut Demokrasi AS sebagai Senjata Pemusnah Massal

Kementerian Luar Negeri China juga menyampaikan, KTT yang diselenggarakan AS secara tidak sadar telah menarik garis ideologis.

“Yang justru mempersenjatai demokrasi dan menghasut perpecehan serta konfrontasi,” tambahnya.

Beijing dengan tegas mengecam KTT tersebut dan menentang semua jenis demokrasi semu. Sebelum KTT Demokrasi, Beijing telah merilis buku putih demokrasi, sebagai afirmasi bahwa sistem pemerintahan China adalah demokrasi karena memberi manfaat bagi rakyat.

2. Hubungan AS-China kian memburuk
China Sebut Demokrasi AS sebagai Senjata Pemusnah Massal

Menjelang KTT, China meningkatkan serangan propaganda yang mengkritik demokrasi AS sebagai korup dan gagal. Sebaliknya, AS juga menyangkal KTT Demokrasi sebagai cara untuk menghidupkan Perang Dingin dengan Negeri Tirai Bambu.

Hubungan kedua negara kian memburuk setelah AS menuding China telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), bahkan mengarah ke genosida kepada etnis Uighur di Xinjiang. AS juga mengecam patroli dan kegiatan militer China di perbatasan Taiwan.

Pada Jumat (10/12/2021), Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat tinggi China atas pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Washington juga menempatkan perusahaan pengawasan Al China SenseTime dalam daftar hitam untuk teknologi pengenalan wajah yang menargetkan minoritas Uighur.

3. Joe Biden akui demokrasi AS rapuh
China Sebut Demokrasi AS sebagai Senjata Pemusnah Massal

KTT Demokrasi yang digelar AS dihadiri sekitar 111 perwakilan negara. Turut diundang aktivis demokrasi, jurnalis, sektor swasta, dan tokoh masyarakat sipil.

Ketika membuka acara, Biden berpidato tentang kualitas demokrasi global yang terus menurun. Di samping itu, dia juga mengakui bahwa demokrasi Negeri Paman Sam sangat rapuh dan tidak bebas dari ancaman. Keterangan itu merujuk pada serangan di Gedung Capitol pada Januari lalu, sebagai bentuk penolakan terhadap hasil pemilu yang memenangkan Joe Biden-Kamala Harris.

“Saya ingin menjadi tuan rumah KTT ini, karena di sini di Amerika Serikat, siapa pun tahu bahwa memperbarui demokrasi kita dan memperkuat lembaga demokrasi kita membutuhkan upaya terus-menerus,” kata Biden dikutip dari Politico.