Tiongkok Tuding AS Memfitnah Keamanan Nasional Hong Kong

Tiongkok Tuding AS Memfitnah Keamanan Nasional Hong Kong

Tiongkok Tuding AS Memfitnah Keamanan Nasional Hong Kong – Hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang lebih sering dikenal sebagai hubungan AS-Tiongkok, atau hubungan Sino-AS, atau hubungan Sino-Amerika, mengacu pada hubungan internasional antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kemitraan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, di mana masing-masing negara menganggap yang lain sebagai musuh potensial dan juga mitra ekonomi, telah digambarkan oleh para pemimpin dunia dan akademisi sebagai hubungan bilateral terpenting di dunia pada abad ini.

Mendapatkan tawaran dari Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan sementara bagi warga idn poker apk Hong Kong, pemerintah Tiongkok pada hari Jumat, 6 Agustus 2021, waktu setempat menyerang tawaran tersebut. Tiongkok menilai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah memfitnah hukum keamanan nasional Hong Kong. Bagaimana awal ceritanya?

1. Menurut Tiongkok, tawaran tersebut sebagai upaya sia-sia untuk menstigmatisasi wilayah Tiongkok bagian selatan
Tiongkok Serang Tawaran Perlindungan AS bagi Warga Hong Kong

Dilansir dari Independent.co.uk, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Jumat, 6 Agustus 2021, waktu setempat menyerang tawaran perlindungan sementara yang diberikan Amerika Serikat untuk orang-orang dari Hong Kong sebagai upaya sia-sia untuk menstigmatisasi kota selatan semi-otonom dan pemerintah pusat Tiongkok. Pernyataan dari kantor kementerian di Hong Kong muncul beberapa jam setelah Biden membuat
tawaran itu sebagai tanggapan atas langkah Tiongkok yang semakin meningkat dalam memperketat kontrolnya dan menghancurkan oposisi pro-demokrasi.

Tak sampai di situ, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan langkah Biden telah memfitnah dan menodai hukum keamaan nasional Hong Kong, secara telanjang campur tangan dalam urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok serta secara terang-terangan menginjak-injak hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional. Menurut pihak kementerian, Amerika Serikat telah menenun kebohongan dan memfitnah undang-undang mengenai keamanan nasional Hong Kong serta secara terang-terangan mempercantik kekacauan anti-Tiongkok di Hong Kong. Orang-orang Hong Kong dan Tiongkok akan menanggapi manipulasi politik yang tidak tahu malu yang ditakdirkan akan gagal.

2. Selama setahun terakhir, Biden mengatakan Tiongkok terus melanjutkan serangannya terhadap otonomi Hong Kong
Tiongkok Serang Tawaran Perlindungan AS bagi Warga Hong Kong

Biden dalam pernyataannya pada hari Kamis, 5 Agustus 2021, waktu setempat mengatakan penawaran tersebut memungkinkan ribuan orang Hong Kong memperpanjang masa tinggal mereka sebagai tanggapan atas tindakan keras Tiongkok terhadap demokrasi di wilayah Tiongkok. Ia juga mengarahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk menerapkan penundaan pemindahan hingga 18 bulan ke depan bagi warga Hong Kong di Amerika Serikat, dengan alasan kebijakan luar negeri yang memaksa. Menurut Biden, selama setahun terakhir ini, Tiongkok terus melanjutkan serangannya terhadap otonomi Hong Kong, merusak proses dan institusi demokrasi yang tersisa, memberlakukan batasan pada kebebasan akademik, dan menindak kebebasan pers.

Dia mengatakan menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga Hong Kong melanjutkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu serta pihaknya tidak akan goyah dalam mendukung orang-orang di Hong Kong. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terpengaruh oleh tawaran itu, tetapi sebagian besar warga Hong Kong di Amerika Serikat diharapkan memenuhi syarat. Pihak Gedung Putih mengatakan langkah itu memperjelas bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam ketika Tiongkok melanggar janjinya kepada Hong Kong serta kepada masyarakat internasional.

3. Bulan Juli 2021 lalu aktivis pro-demokrasi Hong Kong meminta kepada Kongres AS meloloskan UU Perlindungan Sementara dan Status Pengungsi Permanen di AS
Tiongkok Serang Tawaran Perlindungan AS bagi Warga Hong Kong

Tiongkok sebelumnya memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong sebagai tanggapan atas protes jalanan pro-demokrasi selama berbulan-bulan pada tahun 2019 lalu. Polisi setidaknya telah menangkap 100 politisi oposisi, aktivis, dan demonstran, memberlakukan batasan ketat pada pidato politik, mereorganisasi legislatif lokal untuk memastikan mayoritas pro-Tiongkok dan menuntut agar siapa pun yang memegang memegang jabatan publik membuktikan kesetiaan mereka kepada Tiongkok.

Aktivis pro-demokrasi di pengasingan telah memohon kepada Kongres Amerika Serikat bulan Juli 2021 lalu untuk meloloskan undang-undang untuk memberikan perlindungan sementara dan status pengungsi permanen di Amerika Serikat. Di sisi lain, kepolisian Hong Kong telah mengonfirmasi bahwa mereka memiliki daftar lebih dari 50 orang yang akan ditangkap jika mereka berusaha untuk pergi.

Ada beberapa ribu orang dari Hong Kong berada di Amerika Serikat yang akan memenuhi syarat untuk tetap tinggal dan menghindari dideportasi di bawah apa yang secara resmi dikenal sebagai keberangkatan paksa yang ditangguhkan. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, tidak mengesampingkan perpanjangan perlindungan lebih dari 18 bulan tergantung pada perkembangan di Hong Kong.

Hingga tahun 2017, Amerika Serikat merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan Tiongkok merupakan negara terbesar kedua, meskipun Tiongkok memiliki PDB yang lebih besar bila diukur oleh KKB. Padahal AS paling banyak memiliki kekayaan nasional. Hubungan antara kedua negara pada umumnya stabil dengan beberapa periode konflik terbuka, terutama selama Perang Korea dan Perang Vietnam.