Tiongkok Mengesahkan Undang-Undang Perbatasan yang Baru

Tiongkok Mengesahkan Undang-Undang Perbatasan yang Baru

Tiongkok Mengesahkan Undang-Undang Perbatasan yang Baru – Pemerintah  Chinamengesahkan undang-undang baru, yang pertama dalam sejarah modern negara itu. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bagaimana patroli perbatasan darat seluas 22.100 kilometer dengan 14 negara lain.
Peraturan baru memberikan kekuatan yang diperluas kepada tentara China untuk berpatroli atau menutup 14 perbatasan darat negara itu.

Beijing mengutip kekhawatiran tentang pandemi dan keamanan sebagai alasan undang-undang tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wenbin membela keputusan Tiongkok mengesahkan UU Perbatasan yang baru. Pembelaan itu disampaikan Wenbin, setelah pemerintah India mengutarakan kekhawatirannya terkait peraturan baru yang mereka anggap dapat mengubah status quo sengketa perbatasannya dengan Tiongkok.

Dikutip dari ABC, Wang Wenbin memastikan jika posisi Tiongkok atas sengketa wilayah bersama negara mana pun tidak akan berubah dengan keluarnya UU Perbatasan tersebut. UU Perbatasan Tiongkok sendiri baru disahkan parlemen, di mana undang-undang itu menjamin kedaulatan penuh Beijing di setiap jengkal wilayah teritorialnya.

1. India minta China tidak mengambil keputusan sepihak
China Bela UU Perbatasannya dari Kritik India

Delhi terlihat resah dengan pengesahan UU Perbatasan yang baru saja disahkan tetangga raksasanya tersebut.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi, Rabu (27/10) yang menyampaikan bahwa, “Keputusan sepihak Tiongkok yang melibatkan peraturan perundang-undangan menjadi kekhawatiran kami karena memiliki impilikasi atas kesepakatan bilateral kita (India-Tiongkok) terkait managemen perbatasan dan penentuan batas negara”.

Meskipun begitu, Bagchi berharap pemerintah Tiongkok tidak menggunakan undang-undangnya sebagai dalih klaim sepihak di seluruh wilayah sengketa, secara khusus dengan India, seperti yang dilansir dari VOA.

Bagchi tidak lupa juga menekankan kembali India dan Tiongkok sama-sama sudah sepakat penyelesaian sengketa perbatasan mereka harus secara “adil, masuk akal, dan resolusi yang bisa disepakati bersama”.

2. Beijing klaim respon India berlebihan
China Bela UU Perbatasannya dari Kritik India

Undang-Undang Perbatasan yang disahkan Tiongkok pada 24 Oktober 2021 kemarin rencananya mulai berlaku tepat 1 Januari 2022. Mendengar kekhawatiran India, Beijing meminta Delhi agar tidak mengeneralisir ataupun mengartikan sendiri maksud dari UU Perbatasannya.

Melansir The Global Times, menurut perwakilan perancang undang-undang Tiongkok semua pernyataan yang disampaikan India terlalu “berlebihan” dan “paranoid”. Di mana situasi ini dianggap Tiongkok berbahaya karena dapat memperlambat proses negosiasi kedua negara dalam penyelesaian sengketa.

Pemerintah Tiongkok mengungkapkan jika peraturan perundangan-undangnya tidak ditargetkan untuk mengancam kedaulatan siapa-siapa dan semua telah memenuhi hukum internasional yang berlaku.

3. Ancaman konfrontasi di Pegunungan Himalaya tetap berlanjut
China Bela UU Perbatasannya dari Kritik India

Satu tahun sebelumnya India dan Tiongkok kembali berada di ujung tanduk setelah keduanya saling serang di perbatasan wilayah sengketa. Walaupun tidak menggunakan senapan, namun puluhan prajurit dari masing-masing negara gugur.

Dilaporkan ABC, dikarenakan penyelesaian yang berlarut-larut konflik perbatasan India-Tiongkok sekarang sudah berlangsung sekitar 17 bulan pasca konfrontasi terakhir 2020 lalu. Ribuan prajurit dan alutsista berat terlihat terus memadati wilayah sengketa di sekitar Wilayah Ladakh dan Danau Pangong Tso yang berada di Pegunungan Himalaya.

Sekarang dengan UU Perbatasan Tiongkok, protes dari India, dan sulitnya mencapai kesepakatan bersama dalam negosiasi India-Tiongkok maka konfrontasi akan terus berlanjut.

Undang-undang Perbatasan Darat, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari, muncul pada saat China khawatir dengan keamanan di perbatasannya dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban, COVID-19 memasuki negara itu melalui penyeberangan perbatasan ilegal dari tetangganya di Asia Tenggara dan kebuntuan tegang dengan India atas perbatasan bersama mereka yang telah menyaksikan pertempuran mematikan pada tahun lalu.

China dan India telah terkunci dalam sengketa perbatasan sejak Mei 2020. Sebulan kemudian, perkelahian pecah antara pasukan di kedua sisi ketika tentara saling memukul dengan instrumen tumpul. Sekitar 20 tentara India dan empat tentara Cina tewas.

Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa dalam kasus sengketa perbatasan, semua upaya diplomatik pertama-tama harus dilakukan sebelum militer dikerahkan. Menurut media pemerintah China, undang-undang ini akan menguntungkan mereka yang tinggal di dekat perbatasan.