Tiongkok Menerbitkan UU baru untuk melawan sanksi asing

Tiongkok Menerbitkan UU baru untuk melawan sanksi asing

Tiongkok Menerbitkan UU baru untuk melawan sanksi asing – Badan legislatif tertinggi China segera meloloskan undang-undang yang akan memberi dukungan substantif terhadap tindakan balasan atas sanksi yang diterapkan negara barat kepada pejabat dan perusahaan negara itu. Rancangan undang-undang antisanksi diusulkan pada pertemuan pembukaan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada Kamis pekan ini dan diperkirakan akan diloloskan pada akhir sesi.

Shi Yinhong, seorang peneliti hubungan Amerika Serikat-China, mengatakan Beijing membutuhkan undang-undang semacam itu untuk memperkuat kemampuannya melawan sanksi asing, pada saat persaingannya dengan Washington dan sekutu tampaknya tidak mereda dan kemungkinan akan berlanjut.

Tiongkok menerbitkan undang-undang baru yang bertujuan untuk melawan sanksi asing. Hal ini sebagai tanggapan atas upaya Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang menekan Beijing atas permasalahan hak Apk Poker 77 asasi manusia, perdagangan, dan teknologi. Dilansir The Wall Street Journal, pemimpin Tiiongkok Xi Jinping telah menandatangani undang-undang (UU) tersebut,  yang mulai berlaku saat diterbitkan.

1. Dibahas cepat dan dianggap tidak transparan
Tiongkok Terbitkan UU Antisanksi Asing untuk Lawan AS dan Eropa

UU Anti-Sanksi Asing menuai polemik karena dibahas secara serampangan dan tidak transparan. The National People’s Congress (NPC) menjalani pembacaan pertama secara rahasia pada April. Kemudian, RUU disahkan dua hari setelah NPC mengumumkan bahwa mereka memulai pembacaan kedua. Umumnya, NPC melakukan pembacaan sebanyak tiga kali.

Selain itu, pengesahan RUU ini juga menerabas proses konsultasi publik. Para pengamat mengatakan, pengesahan yang cepat merupakan puncak dari pernyataan Xi, yang disampaikan pada November, mengenai perbaikan kerangka hukum Tiongkok demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan dalam berurusan dengan pihak asing.

“China sebelumnya tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun kemauan politik untuk menggunakan cara hukum untuk membalas sanksi AS. Sekarang memiliki keduanya,” kata Wang Jiangyu, seorang profesor hukum di City University of Hong Kong, dikutip dari Al Jazeera.

2. Tidak baik bagi iklim investasi dan ekonomi

IMF Revisi Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok

Eksekutif bisnis asing menyuarakan keprihatinan atas apa yang mereka sebut sebagai kerahasiaan yang tidak biasa.

“Perusahaan-perusahaan Eropa di China khawatir dengan kurangnya transparansi dalam proses ini, pembacaan pertama tidak pernah diumumkan, dan tidak ada rancangan untuk diperiksa,” kata Joerg Wuttke, presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok.

“Tindakan seperti itu tidak kondusif untuk menarik investasi asing atau meyakinkan perusahaan yang semakin merasa bahwa mereka akan digunakan sebagai pion pengorbanan dalam permainan catur politik,” tambah Wuttke.

3. Kerja sama AS-Tiongkok jauh lebih baik daripada rivalitas
Tiongkok Terbitkan UU Antisanksi Asing untuk Lawan AS dan Eropa

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang AS di Tiongkok Greg Gilligan menolak berkomentar hingga dia membaca isi undang-undang tersebut. Tetapi, dia memberi catatan terkait regulasi yang dibahas secara rahasia.

“Di mana ada ketidaksepakatan lintas batas, pemerintah perlu bersatu untuk mendamaikan ini dengan cara yang memungkinkan bisnis untuk tetap patuh secara hukum, dalam yurisdiksi tempat mereka beroperasi,” ujarnya.

Pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden memberlakukan sanksi yang menargetkan pejabat senior, termasuk 25 anggota Politbiro Partai Komunis, wakil ketua komite tetap legislatif Tiongkok, dan sejumlah pejabat yang terlibat dalam kebijakan Hong Kong. Inggris, Kanada, dan Uni Eropa juga telah mengumumkan tindakan serupa, termasuk pada isu diskriminasi etnis muslim Uighur.

“Kerja sama adalah pilihan terbaik, tetapi AS tidak menginginkannya. Jadi pembalasan, seperti dengan undang-undang baru ini, adalah pilihan terbaik kedua,” tutup Jiangyu, menanggapi hubungan Tiongkok-AS dalam kerangka UU Antisanksi Asing.

Dia menambahkan bahwa mungkin masih perlu waktu untuk menyelesaikan undang-undang baru agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan norma-norma internasional. Sebelumnya diketahui sejumlah perusahaan China telah menjadi sasaran sanksi AS, termasuk raksasa telekomunikasi Huawei, yang dikenakan pembatasan terhadap rantai pasok komponen utama yang dibuat dengan teknologi AS.

Pengamat China Song Sio-chong, seorang profesor di Pusat Hukum Dasar Hong Kong dan Makau, Universitas Shenzhen, mengatakan dia yakin undang-undang baru akan memungkinkan Beijing untuk mengambil tindakan pembalasan terhadap saingan di Barat.