Presiden AS & China Sepakat Untuk Mematuhi Perjanjian Taiwan

Presiden AS & China Sepakat Untuk Mematuhi Perjanjian Taiwan

Presiden AS & China Sepakat Untuk Mematuhi Perjanjian Taiwan – Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa ia bersama presiden Xi Jinping berjanji akan mematuhi perjanjian AS dan China mengenai masalah ketegangan yang dialami Taiwan dan China belakangan ini.  Presiden Joe Biden menyatakan bahwa amerika serikat berharap ketegangan antara China dan Taiwan dapat diselesaikan dengan damai.

Biden tampaknya merujuk pada perjanjian kebijakan satu China lama, dimana Washington mengakui secara resmi Beijing daripada Taipei. Juga keputusan AS untuk membangun hubungan diplomatik dengan Bejing dan bukannya dengan Taiwan.

Serta harapan bahwa di masa depan status Taiwan akan ditentukan dengan cara damai. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, yang harus diambil secara paksa jika perlu. Taiwan mengatakan negaranya adalah negara merdeka dan akan mempertahankan kebebasan dan demokrasinya.

1. Perjanjian tersebut kemungkinan merujuk pada kebijakan satu Tiongkok

Dilansir dari BBC, pengumuman yang disampaikan oleh Biden pada Selasa waktu setempat tampaknya berdasarkan pada kebijakan lama satu Tiongkok, di mana ia mengakui Tiongkok ketimbang Taiwan.

Namun, perjanjian ini juga memungkinkan AS untuk mempertahankan hubungan “tidak resmi yang kuat” dengan Taiwan.

“Saya sudah berbicara dengan Xi mengenai Taiwan dan kami setuju, kami akan mematuhi perjanjian Taiwan. Kami menjelaskan bahwa saya tidak berpikir dia harus melakukan apa pun selain mematuhi perjanjian,” ungkap pernyataan lengkap Biden yang dilansir dari Reuters.com.

Pernyataan yang disampaikan oleh Biden di Gedung Putih datang di tengah eskalasi hubungan antara Taiwan-Tiongkok.

Sebelumnya, AS mendesak Tiongkok pada Minggu (3/10) lalu untuk menghentikan kegiatan militernya di dekat Taiwan.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat itu mengatakan AS sangat prihatin dengan aktivitas militer provokatif Republik Rakyat Tiongkok di dekat Taiwan, yang mengganggu stabilitas, berisiko salah perhitungan, serta merusak perdamaian dan stabilitas regional.

2. Taiwan telah mendesak Tiongkok hentikan tindakan provokatif

Taiwan sebelumnya pada hari yang sama telah mendesak Tiongkok untuk menghentikan tindakan provokatif setelah sejumlah besar pesawat tempur milik Tiongkok memasuki zona pertahanan udaranya.

Serangan yang terjadi pada Senin (4/10) lalu menandai hari ke-4 secara beruntun serangan oleh pesawat Tiongkok, dengan hampir 150 pesawat dikirim ke zona pertahanan Taiwan secara total.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa waktu setempat, Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, memperingatkan akan ada konsekuensi bencana bagi perdamaian dan demokrasi di Asia jika pulau itu jatuh ke Tiongkok.

“Ini akan menandakan bahwa dalam kontes nilai global saat ini, otoritarianisme lebih unggul daripada demokrasi,” ungkap penjelasan Tsai Ing-wen seperti yang dilansir dari BBC.

Tsai juga menambahkan sementara Taiwan untuk tidak mencari konfrontasi terhadap Tiongkok dan Taiwan akan melakukan apa pun untuk membela diri.

Serangan terbaru oleh Tiongkok terjadi ketika sebanyak 34 pesawat tempur J-16 dan 12 pesawat pengebom H-6 berkemampuan nuklir, yang semuanya terbang di daerah dekat Kepulauan Pratas yang dikuasai Taiwan.

Selain itu, sekitar 4 pesawat tempur milik Tiongkok pada Senin malam waktu setempat, sehingga total menjadi 56 pesawat dalam satu hari penuh.

3. Gesekan AS-Tiongkok telah menimbulkan sebuah kekhawatiran baru
Biden Ungkap Xi Jinping Setuju Patuhi Perjanjian Taiwan

Ketegangan meningkat sekali lagi antara Tiongkok dengan AS, ketika Tiongkok mendorong sejumlah pesawat tempur yang memecahkan rekor ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Gesekan tersebut menimbulkan ketakutan baru akan ancaman Tiongkok terhadap Taiwan dan potensinya untuk menarik Barat, terutama pada saat AS dan Inggris mengoperasikan tiga kapal induk bersama dengan kapal perusak pengawalnya di dekat Laut Filipina.

Sementara invasi Tiongkok ke Taiwan tidak akan segera terjadi, para ahli mengatakan Tiongkok memainkan permainan panjang serta kemungkinan akan terus meningkatkan tekanan pada pulau berpemerintahan sendiri yang status politiknya disengketakan telah lama menjadi subjek yang penuh perhatian.

Menurut pakar kebijakan keamanan Asia Pasifik di American Enterprise Institute, Eric Sayers, mengatakan saat ini harus memikirkan pendekatan Tiongkok ke Taiwan bukan sebagai keputusan bercabang antara perang dan perdamaian, melainkan kampanye tekanan berkelanjutan yang dapat mengambil berbagai bentuk mematikan dan tidak mematikan.

“Tiongkok dapat mengubah tekanan ini naik atau turun seusai pilihannya, tetapi itu selalu terjadi secara berkelanjutan menuju tujuan reunifikasi,” ungkap penjelasan tambahan dari Eric Sayers seperti yang dilansir dari Politico.com.

Peristiwa baru-baru ini terjadi setelah pakta keamanan bersejarah antara AS, Inggris, dan Australia untuk memberi Australia teknologi dalam membangun kapal selam bertenaga nuklir, kesepakatan yang dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang berkembang di wilayah tersebut.

Pada September 2021 lalu, para pemimpin dari 4 negara yang membentuk kelompok informal “Quad” terdiri dari AS, Jepang, India, dan Australia, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang tidak gentar dengan paksaan serta hati-hati, di mana pernyataan tersebut ditujukan secara tidak langsung ke Tiongkok.

148 Pesawat angkatan udara China di bagian selatan dan barat daya zona pertahanan Taiwan

Taiwan telah melaporkan 148 pesawat angkatan udara China di bagian selatan dan barat daya zona pertahanan udaranya selama periode empat hari yang dimulai pada hari Jumat, hari yang sama China menandai hari libur patriotik utama, Hari Nasional.

Amerika Serikat mendesak China pada hari Minggu untuk menghentikan kegiatan militernya di dekat Taiwan. “Amerika Serikat sangat prihatin dengan aktivitas militer provokatif Republik Rakyat China di dekat Taiwan, yang mengganggu stabilitas, berisiko salah perhitungan, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan, Minggu.

Biden juga tampaknya merujuk pada panggilan 90 menit yang dia lakukan dengan Xi pada 9 September, pembicaraan pertama mereka dalam tujuh bulan, di mana mereka membahas perlunya memastikan bahwa persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia tidak mengarah ke konflik.