Korea Selatan Ajukan Keanggotaan CPTPP Untuk Menyusul China

Korea Selatan Ajukan Keanggotaan CPTPP Untuk Menyusul China

Korea Selatan Ajukan Keanggotaan CPTPP Untuk Menyusul China – Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, juga dikenal sebagai TPP11 atau TPP-11, adalah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

Korea Selatan (Korsel) berencana untuk bergabung dalam keanggotaan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Korsel Hong Nam Ki saat melakukan pertemuan dengan para menteri kabinet yang membahas soal ekonomi eksternal, dikutip dari Kyodo News. Desember tahun lalu, Presiden Korsel Moon Jae In telah menyatakan minatnya untuk bergabung pada blok perdagangan tersebut.

1. Perubahan tatanan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik menjadi salah satu faktor pendorong Korsel ajukan keanggotaan
Susul China dan Taiwan, Korsel Ajukan Keanggotaan CPTPP

Negeri Ginseng akan memulai proses dengan mengajukan aplikasi setelah melaporkan langkah tersebut ke parlemen negara. Hong mengatakan bahwa saat ini sulit untuk membahas masalah ini jika hanya di dalam kementerian karena perubahan tatanan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, terlebih situasi di mana China dan Taiwan telah mengajukan keanggotaan untuk bergabung dengan CPTPP.

Akan ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh Korsel jika menjadi salah satu anggota CPTPP. Dikutip dari Financial Times, berdasarkan ringkasan kebijakan 2019 yang diterbitkan oleh Peterson Institute for International Economics, Korsel akan memperoleh 86 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.233 triliun setiap tahun dari keanggotaannya.

Menurut laporan SCMP, Pada tahun 2019, anggota CPTPP mengimpor barang-barang Korsel senilai 126 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.806 triliun yang setara dengan 23,2 persen dari total ekspor negara tesebut pada tahun itu. Mereka juga menjual barang dan jasa senilai 124,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.790 triliun ke Korsel, yang berarti menyumbang 24,8 persen dari impornya pada 2019.

2. Apa itu CPTPP?
Susul China dan Taiwan, Korsel Ajukan Keanggotaan CPTPP

CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang memperdalam liberalisasi perdagangan pada barang dan jasa di antara para anggota, yang ditandatangani pada 8 Maret 2018 di Santiago, Chile. Blok ini beranggotakan 11 negara, yakni Australia, Kanada, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, Peru, Brunei Darussalam, Chile, dan Malaysia.

Untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan, pemohon memerlukan persetujuan dari 11 anggota yang ada. Sebelum Korsel, ada Inggris yang telah mengajukan keanggotaan pada bulan Februari, lalu China dan Taiwan pada bulan September yang permohonannya datang setelah AS, Inggris, dan Australia mengumumkan aliansi keamanan (AUKUS).

3. Ketegangan hubungan Korsel dengan Jepang menjadi batu sandungan untuk menjadi anggota CPTPP
Susul China dan Taiwan, Korsel Ajukan Keanggotaan CPTPP

Keputusan Korsel untuk bergabung dalam blok perdagangan tersebut guna mengikuti pergeseran yang lebih luas menuju perjanjian perdagangan multilateral. Saat ini, Seoul sedang dalam proses meratifikasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang ditandatangani oleh 15 negara dan akan berlaku pada 1 Januari 2022.

Sebelumnya, Korsel masih ragu untuk bergabung di CPTPP, guna menghindari renggangnya hubungan dengan China, juga adanya penentangan dari warga Korsel yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan UKM yang khawatir persaingan asing yang semakin intensif.

Selain itu, Korsel juga menyadari akan adanya hambatan dari salah satu anggota CPTPP yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar blok tersebut, yakni Jepang, setelah AS menarik diri dari pakta perdagangan tersebut di bawah pemerintahan Trump pada 2017 lalu.

Seperti yang diketahui, Seoul dan Tokyo terlibat dalam perselisihan di WTO terkait kontrol ekspor yang diberlakukan Tokyo pada komponen semikonduktor Seoul pada 2019 di tengah ketegangan kedua negara terkait dengan masalah sejarah pada era kolonial Jepang 1910-1945.

Selama putaran negosiasi yang diadakan bersamaan dengan forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Vietnam pada November 2017 , PM Kanada Justin Trudeau pada prinsipnya menolak menandatangani perjanjian, dengan menyatakan keberatan tentang ketentuan budaya dan otomotif. 

Outlet media di Australia, Selandia Baru, dan Jepang, yang sangat mendukung gerakan cepat dalam sebuah kesepakatan, mengecam keras apa yang mereka gambarkan sebagai sabotase Kanada. Kanada bersikeras bahwa hak budaya dan bahasa, khususnya yang terkait dengan minoritas berbahasa Prancis, dilindungi.