Korban Penolakan Kudeta Militer Junta Mencapai 1000 Orang

Korban Penolakan Kudeta Militer Junta Mencapai 1000 Orang

Korban Penolakan Kudeta Militer Junta Mencapai 1000 Orang – Jenderal junta militer Min Aung Hlaing, ditunjuk menjadi Perdana Menteri (PM) baru Myanmar. Min, yang memimpin kudeta melengserkan kepemimpinan Aung San Suu Kyi, akan memimpin pemerintahan sementara guna melaksanakan pemilu baru di negeri yang tengah bergejolak tersebut.Dalam pidato 50 menit yang disiarkan melalui media pemerintah.

Min berjanji untuk mengadakan pemilihan “bebas dan adil” dan mencabut keadaan darurat saat ini pada Agustus 2023. Selain itu ia mengklaim bahwa pemilu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi 2020 lalu adalah pemilihan penuh kebohongan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Myanmar melaporkan, korban tewas akibat penolakan terhadap kudeta militer yang dilakukan oleh junta pada 1 Februari 2021 telah mencapai 1.000 orang.

Junta yang berkuasa tidak segera menanggapi  idn poker mobile pernyataan tersebut. Sebelumnya, Dewan Adiministrasi Negara, istilah yang digunakan junta untuk menyebut rezimnya, mengatakan bahwa perhitungan yang dibuat AAPP terlalu berlebihan. Mereka geram karena angka AAPP menjadi referensi banyak organisasi internasional. Di sisi lain, tentara juga menyampaikan, banyak pasukan keamanan yang menjadi korban kekerasan aparat. Namun, AAPP tidak memasukkan mereka dalam hitungan.

1. Pandemik COVID-19 memperburuk situasi di Myanmar
Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar Meninggal

Dilansir dari Bloomberg, selain ketidakstabilan politik dalam negeri, situasi di Myanmar semakin kacau karena pandemik COVID-19. Sekalipun otoritas kesehatan melaporkan kematian akibat virus corona setiap hari, banyak epidemiolog dan dokter yang meragukan validitas data pemerintah.

Hal itu terjadi karena buruknya sistem tracing dan banyak masyarakat menghindari fasilitas kesehatan, yang baru-baru ini menjadi target serangan aparat. Alhasil, Myanmar berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan karena wabah, kelaparan, dan krisis ekonomi.

Situasi demikian memaksa kelompok kemanusiaan, negara donatur, bahkan organisasi internasional untuk bekerja sama dengan Min Aung Hlaing, pemimpin junta yang mendaulat dirinya sebagai perdana menteri sementara.

“‘Berjabat tangan dengan iblis terkadang menjadi bagian dari mandat untuk menjangkau orang-orang yang menjadi sasaran bantuan dan bantuan itu,” kata peneliti di ISEAS Singapura-Yusof Ishak Institute, Moe Thuzar.

2. Banyak negara menghentikan bantuannya karena persoalan legitimasi
Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar Meninggal

Bencana di Myanmar akan menjadi musibah bagi negara tetangganya, termasuk Tiongkok, Thailand, dan India yang mencakup 40 persen populasi dunia dan berkontribusi terhadap lebih dari 20 triliun dollar AS (Rp287 ribu triliun) atas ekonomi global.

Para diplomat dan dokter telah memperingatkan bahwa setengah dari populasi Myanmar mungkin terinfeksi COVID-19. Pernyataan itu ditegaskan oleh Tom Andrews, pelapor khusus hak asasi manusia di Myanmar, yang mengatakan bahwa negara itu berisiko menjadi episentrum baru virus corona di Asia.

“Jika Anda memiliki lebih banyak infeksi yang masuk dalam jumlah yang lebih besar dan tidak terkendali, ada lebih banyak virus yang dapat menyebar ke tempat lain dan mungkin lebih berpotensi untuk berkembangnya jenis baru,” tambah epidemiolog dari sekolah medis Australian National University, Peter Collignon.

Ironisnya adalah sekalipun banyak pihak telah memperingatkan ancaman COVID-19 Myanmar, para donor tetap ragu untuk menyumbangkan vaksin ke negara tersebut. Mereka khawatir donasi vaksin akan menjadi pertanda legitimasi kepada rezim militer.

3. Junta akan bekerja sama dengan etnis pemberontak dan PBB
Lebih dari 1.000 Demonstran Anti Junta Myanmar Meninggal

Negara-negara yang pernah memberi bantuan kepada Myanmar menangguhkan dukungannya setelah kudeta. Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah memimpin upaya internasional untuk memberi sanksi kepada militer, sementara yang lain juga menerapkan kebijakan pembatasan atau enggan keterlibatan dengan Myanmar.

Sementara itu, di dalam negeri, pejabat senior mengatakan bahwa mereka telah menerima proposal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengintegrasikan petugas kesehatan dalam tindakan pencegahan COVID-19, sekalipun unjuk rasa masih berlangsung.

Junta juga memastikan, mereka akan bekerja sama dengan etnis bersenjata untuk kampanye vaksinasi, sekalipun skema dan rencananya masih belum jelas.

Myanmar telah menerima delapan juta dosis vaksin dari India dan Tiongkok. Sejauh ini baru 3 persen dari 55 juta populasinya yang telah divaksinasi penuh. Junta bertujuan untuk memvaksinasi separuh populasi pada akhir 2021.

Sebelumnya, Min terlihat menolak konsensus lima poin tenang krisis Myanmar yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada bulan April. Junta mengatakan akan bekerja sama dengan ASEAN hanya jika langkah-langkah yang diusulkan melengkapi rencana yang mereka rancang

Sejak April, ASEAN telah berjuang untuk memilih utusan khusus untuk memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan politik Myanmar.

Min sendiri mengatakan pemerintahannya meminta mantan wakil menteri luar negeri Thailand Virasakdi Futrakul sebagai utusan khusus ASEAN. Calon lainnya yang dilaporkan adalah mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda, menteri luar negeri kedua Brunei Erywan Yusof dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.